MALANG--(KIBLATRIAU.COM)-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para Kepala Daerah yang baru saja dilantik menerapkan zero toleran korupsi secara konsisten. Jangan sampai memberikan ruang terjadinya tindak pidana korupsi, walaupun terhadap anggota keluarga apalagi partai.

"Anda (kepala daerah) harus zero toleran. Jangan toleran terhadap anak sendiri, partai sendiri, temen sendiri. Banyak cerita pemimpin-pemimpin besar itu yang dia sikat temen dekat dulu, baru yang lain itu takut semua. Begitu juga, Lee Kwan Yeu (mantan Perdana Menteri Singapura), temennya sama-sama berjuang dia sikat dulu," kata Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK di Kota Malang, Selasa (2/10).

Saut menegaskan, zero toleran tidak pilih kasih, baik kepada temen atau keluarga sendiri. Kalau bisa menerapkan zero toleran pintu korupsi akan semakin kecil.

"Hari ini minjemin mobil, pertama minjemin mobil dulu, padahal mobil kantor, kan nggak boleh, baru yang lain berikut-berikutnya. Jadi dari awal itu harus berani, Bung Hatta kertas saja nggak mau ambil. Harus begitu," tegasnya.

Kata Saut, larangan menggunakan fasilitas untuk kepentingan keluarga, bukan berarti tidak sayang mereka. Tetapi rasa sayang itu harus ditunjukkan secara seimbang dan sesai proporsi.

"Kamu sayang sama aku, aku sayang sama kamu. Tapi aku masuk penjara, itu kan nggak bener, harus keseimbangan juga. Bahwa orang memberi sesuai haknya dan saya menerima sesuai dengan hak saya. Bangsa yang besar dimulai dari situ. Tapi apa negara besar masih ada korupsinya? Masih ada saja, sama saja tapi kan tidak banyak," jelasnya.

KPK berjanji akan memberikan perlindungan kepada Kepala Daerah yang memegang prinsip zero toleran korupsi. Dipastikan, zero toleran akan penuh dengan risiko, termasuk dibenci orang di sekelilingnya. Tetapi diyakini setiap keberanian melawan kebatilan pastilah diberi jalan dan itulah pemimpin sejati.

"Kita jaga. Kita jaga betul, makanya kalau ada planning-planning beri tahu kita. Kita jagain," katanya.

Saut mencontohkan, DPRD sebuah propinsi yang berantem tidak juga menetapan APBD. Waktu sudah akan berakhir tetap saja tidak bertanda tangan.

"Tapi untung dia nggak memberi, dia nggak mau nerima, akhirnya selamatkan kita jaga. Coba kalau dia memberi pasti kena, kayak di daerah lain. Oleh sebab itu pegang saja prinsip itu terus memberi tahu kpada kita. Kalau dia memang terancam, bisa kita sewain rumah kok, itu undang-undang," terangnya.

Saut pun berpesan agar para walikota, termasuk Kota Malang bisa menjadi pemegang perubahan. KPK akan mendukung dan memberi perlindungan bagi yang konsisten menjalankan zero toleran korupsi.

"Mudah-mudah Pak Walikota (Malang) bisa memegang pedang perubahan itu untuk kemudian kalau ada sesuatu yang menghalangi beliau. KPK bisa berada di belakangnya. Ada orang banyak yang baik di Indonesia sekarang ini, tapi ketika mereka mau melakukan perubahan, sering tidak konsisten," tutupnya.(Net/Hen)